Bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah perumahan?
Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi meletakkan permasalahan perumahan di dalam agenda mereka. Sebuah topik yang kurang terlihat aktivitasnya di pemerintahan sebelumnya, saat ini sudah menemukan titik terang untuk mengatasi krisis perumahan di Indonesia. Program ini merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi atau disebut sebagai ‘Nawacita’.
Pada tahun 2015, pemerintah berinisiatif untuk memulai program perumahan ini. 70% dari skema satu juta rumah ditujukan untuk keluarga dengan penghasilan rendah. Indonesia memiliki 5 kategori perumahan yang berbeda. Diantaranya adalah public housing, self-build housing, special-needs housing, government dan commercial.
Tindakan
Sebagai bagian dari program, pemerintah memperbaharui peraturan pembangunan dibawah Kebijakan Ekonomi tahun 2016. Termasuk mengurangi biaya perizinan sebesar 70% dan mengurangi jangka waktu persetujuan yang berkisar 770 sampai 980 hari menjadi hanya 40 hari. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memperbaiki masalah defisit perumahan, pemerintah memainkan peran mereka dengan meningkatkan anggaran negara setengan persen menjadi 1 persen.
Untuk membantu mereka yang ingin mengetahui lebih detail mengenai program ini, pemerintah juga menyediakan skema perhitungan. Skema ini berlaku untuk rumah tapak atau vertikal baik itu untuk penyewaan atau pembelian.
Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh keluarga dengan pendapatan rendah. Permasalahan yang sama juga dialami oleh mereka yang berpenghasilan menengah kebawah. Begitupun dengan generasi millennial yang kesulitan untuk membeli properti. Oleh sebab itu, mereka juga membutuhkan bantuan untuk permasalahan ini.
Dengan upaya membantu situasi ini, pemerintah berencana untuk membangun ‘Rumah Susun Sederhana’ atau dikenal dengan rusun atau apartemen dengan biaya rendah dengan jumlah lebih banyak.”
Pertama diperkenalkan pada tahun 1970, menurut penelitian yang dilakukan oleh Savills, bahwa bangunan rusun belum cukup untuk memenuhi permintaan.
Perusahaan real estate memperkirakan hanya ada 31,000 rusun di Jakarta, yaitu sekitar 1,2 persen dari jumlah kepala keluarga. Banyak dari mereka berada di kondisi keuangan yang tidak baik. Oleh karena itu pemerintah berencana untuk membangun sekitar 14,000 rusun tahun ini.
Pemerintah juga telah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan bangunan dan memastikan bahwa proyek masa depan akan dapat menggabungkan kelas sosial. Hal ini akan dicapai dalam sebuah skema di kawasan Serpong, Tangerang Selatan dimana perumahan elite dan perumahan sederhana akan dibangun secara berdampingan.
Apakah ini akan berhasil?
Savills percaya bahwa “keadaan perumahan di Indonesia saat ini dapat diselamatkan. Namun ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, kekurangan perumahan di wilayah urban, kesenjangan antara pendapatan dan harga perumahan yang meningkat, terutama di kalangan penduduk muda – millenial, sebagai pemimpin masa depan negara ini”.
Ada tekanan yang besar untuk menjauh dari pembangunan perumahan mewah. Namun pemerintah harus memulai tindakan ini dan menyadari adanya perubahan permintaan di kalangan masyarakat.
